Yogyakarta - Meskipun berbagai kebijakan pendidikan telah dicanangkan pemerintah, Indonesia masih menghadapi kesenjangan kualitas pendidikan yang signifikan pada tahun 2025. Data terbaru menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, dengan permasalahan struktural yang kompleks dan belum terselesaikan.Posisi Indonesia di Tingkat Global dan RegionalHasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-69 dari 80 negara yang disurvei, dengan skor total hanya 1.108 poin. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kualitas pendidikan terburuk di kawasan Asia Tenggara.Di tingkat ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Filipina (1.058) dan Kamboja (1.012), namun tertinggal jauh dari Singapura yang menempati posisi tertinggi dunia dengan skor 1.679, disusul Vietnam (1.403), Brunei Darussalam (1.317), Malaysia (1.213), dan Thailand (1.182).Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama ketertinggalan ini adalah ketidakjelasan arah dan kebijakan pendidikan yang terus berubah. "Kita kalah jauh dengan Malaysia, dan seterusnya, kita masih terburuk lah di Asia Tenggara ini. Penyebab apa? Ya karena gak jelas kita mau mengarah ke mana," ujarnya pada April 2025.Kemampuan Literasi dan Numerasi Masih RendahData Asesmen Nasional 2023 yang dirilis Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar) Kemendikbudristek mencatat bahwa hanya sekitar 34% siswa SMP di Indonesia yang memenuhi kategori kompetensi minimum dalam literasi membaca. Sementara dalam konteks numerasi, lebih dari 60% siswa belum mencapai tingkat kemampuan yang memadai.Secara nasional, rata-rata lama sekolah untuk penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas hanya mencapai 9,22 tahun atau setara lulus Kelas 9 SMP. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti bahwa hanya 10,2 persen dari penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.Faktor Ekonomi Dominasi Angka Putus SekolahMenurut UNICEF, sekitar 4,7 juta anak di bawah usia 18 tahun tidak melanjutkan pendidikan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% alasan utama anak yang putus sekolah berasal dari faktor ekonomi yang sulit. Keluarga miskin memprioritaskan kebutuhan sehari-hari daripada pendidikan, yang dianggap sebagai beban finansial.Pada tahun ajaran 2023/2024, angka putus sekolah di tingkat SD mencapai 0,19%, sementara di tingkat SMP mencapai 0,18%, menunjukkan bahwa meskipun jumlah sekolah bertambah, akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan serius.Kesenjangan Infrastruktur dan Akses PendidikanKesenjangan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu masalah krusial. Data Kemendikbudristek tahun 2024 mencatat bahwa sekitar 45% sekolah dasar di Indonesia masih kekurangan ruang kelas layak. Sementara itu, lebih dari 30% guru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) belum memiliki sertifikasi profesi.Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau memperburuk situasi. Di wilayah terpencil seperti Papua Pegunungan, rata-rata lama sekolah hanya mencapai 5,1 tahun atau setara jenjang SD yang tidak lulus. Tingkat ketidakhadiran guru di Papua Barat mencapai 37-43 persen, menjadi salah satu hambatan utama peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.Kurikulum Merdeka yang menekankan penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi tantangan bagi wilayah terpencil yang memiliki akses internet terbatas. Daerah pedesaan dan wilayah 3T masih kesulitan menerapkan sistem pembelajaran berbasis digital yang menjadi standar baru pendidikan nasional.Kualitas Guru Masih MemprihatinkanKualitas guru menjadi faktor kunci yang mempengaruhi mutu pendidikan. Hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) menunjukkan bahwa sekitar 81% guru di Indonesia tidak mencapai nilai minimum yang ditetapkan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, masih banyak guru yang belum memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.Bank Dunia pernah menyoroti dalam studi 2017 bahwa program sertifikasi guru tidak berdampak pada hasil pembelajaran siswa. Pada 2020, kualitas guru di Indonesia dikategoriskan masih rendah, baik dari segi kompetensi maupun kemampuan mengajar.Namun, pemerintah tengah mempercepat program sertifikasi guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sebanyak 101.581 guru dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG periode 1 tahun 2025. Pemerintah menargetkan 800.000 guru akan tersertifikasi pada tahun 2025 dan seluruh guru di Indonesia (sekitar 3 juta lebih) akan bersertifikat pendidik pada tahun 2026.Untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerintah menaikkan tunjangan profesi guru non-ASN yang telah tersertifikasi dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan di tahun 2025, sementara guru ASN mendapat tunjangan sebesar satu kali gaji pokok.Kebijakan Pendidikan yang Tidak KonsistenSalah satu kritik tajam terhadap sistem pendidikan Indonesia adalah ketidakkonsistenan kebijakan. Ubaid Matraji menegaskan bahwa "Presiden atau menteri pendidikan itu punya imajinasi yang berbeda-beda. Imajinasinya beda, tujuannya beda, cara menuju tujuannya juga beda."Perubahan kebijakan yang kontradiktif menjadi ciri khas pergantian kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Yang dulunya menghapus penjurusan, kini dihidupkan kembali. Yang dulunya menghapus Ujian Nasional, sekarang dihidupkan kembali dengan nama Tes Kemampuan Akademik (TKA). Program guru penggerak yang sempat dicanangkan, kini justru dihapuskan lagi.Ubaid juga menyatakan bahwa banyak program baru yang menjadi prioritas pemerintah saat ini tidak tercantum dalam peta jalan pendidikan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk periode 2024-2025, seperti program makan bergizi, sekolah unggulan, atau sekolah rakyat.Penurunan Anggaran Infrastruktur PendidikanDirektur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikdasmen, Vivi Andriani, mengungkapkan bahwa anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk infrastruktur pendidikan turun drastis dari Rp 15,3 triliun di tahun 2024 menjadi Rp 2,2 triliun di tahun 2025.Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, termasuk di daerah 3T, dialihkan menjadi anggaran belanja kementerian dan lembaga. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran, karena target alokasi DAK fisik di tahun 2025 hanya akan difokuskan pada pemenuhan media pembelajaran dan peralatan pendidikan, bukan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan.Upaya Pemerintah untuk PerbaikanMeskipun menghadapi berbagai tantangan, pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan melalui beberapa program prioritas:Revitalisasi Sekolah: Memastikan setiap daerah mendapat akses pendidikan yang layak dan setara, termasuk perbaikan sarana dan prasarana.Sekolah Unggulan: Membangun SMA Unggulan baru dari nol di 4 lokasi awal termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN), serta mentransformasi sekolah berkualitas tinggi yang sudah ada menjadi sekolah unggulan.Digitalisasi Pembelajaran: Mempercepat digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun akses internet masih menjadi kendala di daerah terpencil.Program SIGAP: Sistem Integrasi Pendidikan dan Kesejahteraan Anak Pintar yang menggabungkan penguatan literasi-numerasi, revitalisasi pendidikan di daerah terpencil, dan kesejahteraan siswa.Program Sekolah Garis Depan (SGD): Ditujukan untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan di wilayah 3T.KesimpulanKesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia pada 2025 masih menjadi masalah yang sangat mendalam. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan dan pelaksanaan pendidikan, Indonesia akan terus tertinggal dalam hal akses pendidikan yang merata dan berkualitas.Solusi yang lebih berfokus pada pemberdayaan daerah, peningkatan kualitas pengajaran, pemerataan teknologi, serta konsistensi kebijakan adalah langkah-langkah yang harus segera diambil. Kesenjangan ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama sebagai bangsa yang menginginkan masa depan yang lebih baik.
